Poblematika pengangguran dan urbanisasi

Oleh Wongbanyumas

Jakarta sebagai salah satu kota terbesar di dunia memang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat di daerah. Memang selama ini angka perputaran uang di Jakarta sangatlah besar dan investasi yang mengalir ke Jakarta dapat dikatakan luar biasa. Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia memang memancing siapa saja untuk datang kesana dan melakukan perjudian nasib. Selama masa pemerintahan orde baru memang Jakarta dijadikan pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat mode, pusat teknologi. Sampai saat ini stigma tersebut masih melekat pada masyarakat di daerah. Padahal kini daerah telam memberlakukan otonomi dimana daerah bebas mengurus urusan rumah tangganya. Spertinya stigma seperti ini memang harus dihilangkan karena akan menghambat perkembangan daerah.

Sampai saat ini setiap tahunnya 200.000 orang datang ke Jakarta dari daerah. Merka mencoba peruntungan dalam keras dan kejamnya ibukota. Yang mengkhawatirkan dari kaum pendatang adalah kebanyakan mereka datang ke Jakarta tanpa memiliki ketrampilan sama sekali dan tidak tahu kemana mereka akan tinggal. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius dan butuh penanganan segera dari pemerintah. Jika tidak maka dapat diprediksi bahwa pada tahun 2015 jakarta akan mengalami stuck akibat ledakan populasi penduduk.

Banyak dari kaum pendatang yang datang ke Jakarta tanpa modal, hanya akan menjadi beban bagi pemda jakarta. Sebagian besar mereka yang tidak memiliki keahlian cenderung pada faktor kriminogen. Yaitu menjurus pada tindakan kriminal. Karena di jakarta mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Sebagian besar menjadi pekerja kasar, pembantu rumah tangga, preman, pedagang kaki lima, dll. Mereka tidak memilik skill untuk menghadapi persaingan di kota yang keras ini. Sehingga kaum pendatang tanpa keahlian hanya akan menjadi sampah masyarakat. Sebagian orang yang datang ke Jakarta hanya melihat bahwa di jakarta uang sangat mudah didapat namun mereka tidak memikirkan bahwa persaingan untuk mendapatkan uang tersebut sangatlah sulit.

Tanpa harus mendiskreditkan kaum pendatang seharusnya pemda DKI membuat aturan yang ketat terhadap para pendatang. Pemerintah juga harus tegas dalam malakukan operasi yustisi. Bagi warga pengangguran yang tertangkap tangan tidak memiliki KTP Jakarta sebaiknya dipulangkan kedaerah masing-masing. Karena mereka hanya akan menambah keruwetan bagi pemerintah. Walaupun hal ini terkesan sadis dan kurang manusiawi namun tindakan tegas seperti memang harus dilakukan agar muncul efek jera. Sebagian pendatang yang merantau ke Jakarta selama ini sering menceritakan hal bohong saat mereka pulang kampung, sehingga menarik minat orang lain untuk berjudi di Jakarta.

Peran pemerinyah pusat selama ini terkesan cuek terhadap permasalahan ibukota. Seharusnya pemerintah tanggap teradap permasalahan yang timbul akibat derasnya arus urbanisasi. Selama ini otonomi daerah yang berlaku di daerah memang belum berfungsi secara optimal. Terkesan bahwa otonomi daerah hanya ada pada pilkada dan pengaturan anggaran secara mandiri bagi daerah. Padahal potensi yang dimiliki daerah dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Misalnya potensi kekayaan alam atau pariwisata, jika pemda jeli melihat peluang di daerah maka akan terbuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Hal itu akan lebih efisien daripada merantau ke ibukota yang tak jelas rimbanya. Pandangan masyarakat daerah saat ini memang masih sempit dan masih memandang bahwa hidup di jakarta itu enak. Siapa bilang...??

Kebanyakan masyarakat di daerah sering tertipu bahwa hidup di Jakarta itu enak dan serba mudah. Memang hidup di Jakarta itu enak, tapi ingat hal ini hanya berlaku bagi orang yang memiliki pekerjaan tetap yang notabene hanya dimilik oleh orang yang memilik skill dan keahlian. Bagi mereka yang tidak memilik keahlian (pendidikan) yang memadai dapat dipastikan mereka akan tergerus oleh kerasnya persaingan dan mereka akan tersudut ke kolong jembatan, bantaran kali, dan tempat pemukiman kumuh.

Hal yang sangat sulit bagi pemda DKI untuk menuntaskan pengangguran di ibukota. Sebab bila lapangan pekerjaan dibuka dan menyerap tenaga kerja justru akan memancing masyarakat dari daerah untuk mencari pekerjaan di kota. Masalah lain akan muncul akibat adanya lapangan kerja di jakarta seperti makin derasnya arus urbanisasi. Yang secara tidak langsung akan membawa efek domino yang lain seperti makin macetnya kota, maraknya tindak kriminal, berdirinya pemukiman ilegal, dan banyak dampak sosial yang lain.

Jalan paling ampuh untuk menuntaskan permasalahan ibukota adalah dengan pemberdayaan daerah. Selama ini penduduk umur produktif cenderung meninggalkan tanah kelahirannya untuk mencari pekerjaan di kota lain. Sehingga yang tersisa hanyalah para orang tua dan anak-anak. Secara tidak langsung hal seperti ini akan menimbulkan tidak dapat berkembangnya potensi yang dimilik daerah tersebut. Padahal jika kita memang jeli dan kreatif kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan mampu menyerap banyak angkatan kerja. Sehingga tidak akan timbul kesenjangan antar daerah.

Pemerintah harus memberikan bantuan bagi masyarakat di daerah seperti bantuan modal dan pelatihan ketrampilan kerja. Serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah. Jangan sampai pemerintah melalui birokrat mempersulit masyarakat untuk mengembangkan potensinya.