Penegakan hukum dan permasalahannya

Oleh wongbanyumas

Seringkali kitya melihat adanya sosok polisi ataupun aparat penegak hukum lain seperti hakim atau jaksa di televisi. Upaya penegakan hukum selalu diidentikkan dengan para aparat hukum. Hukum menurut Gustav Radbruch pada dasarnya merupakan sebuah gambaran yang abstrak tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pandangan radbruch tersebut menggambarkan bahwa hukum harus mengandung keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Jika hukum tidak memenuhi keseluruhan unsure tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah hukum. Melainkan hanya sekumpulan atau seperangkat aturan saja. Peraturan yang tidak memiliki nafas atau pun jiwa yang dapat memberikan sebuah jaminan keadilan.

Penegakan hukum selalu berkaitan dengan sistem hukum. Sistem hukum dalam kaitannya penegakan hukum merupakan sebuah ruang lingkup. Dimana di dalam sistem hukum terdapat berbagai macam sub sistem yang terdiri dari kumpulan jaringan. Sistem merupakan sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sifatnya mekanis, organis, dan social (friedman). Adakalanya terjadi kebuntuan atau kemacetan yang diakibatkan oleh menurun atau berkurangnya kinerja salah satu sub sistem. Peran penegakan hukum adalah untuk melakukan normalisasi terhadap arus dalam kedamaian kosmik hukum.

Membicarakan penegakan hukum maka kita akan mempertanyakan apakah yang akan ditegakkan? Bagaimana pula penegakannya? Barkun menyatakan bahwa hukum ada dalam norma-norma bersama suatu masyarakat yang memiliki aturan tentang hak dan kewajiban. Pandangan barkun ini bukan pandangan normative yang memandang hukum sebagai sebuah peraturan yang tertulis atau dibukukan. Pendafat barkun dapat mengakomodir segala bentuk hukum yang ada. Baik yang tertulis maupun hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Penegakan hukum bertujuan untuk melakukan normalisasi terhadap fungsi hukum dalam masyarakat.

Fungsi hukum
Mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar bagi masyarakat
Menyelesaikan sengketa
Control social
Penciptaan norma
Fungsi rutin atau fungsi pencatatan

Penegakan hukum kerupakan upaya mewujudkan ide-ide abstrak sebagaimana yang dikatakan oleh radbruch. Dimana ide abstrak yang ada diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Untuk mewujudkan ide tersebut dibutuhkan seperangkat aparat yang terorganisir. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan adalah gambaran ideal yang abstrak mengenai hukum. Orang tidak akan tahu mengenai apa itu keadilan jika tidak dikonkretkan ke dalam sebuah tindakah penegakan hukum. Upaya penjatuhan sanksi merupakan upaya mengkonkretkan hukum yang abstrak. Namun pertanyaan yang timbul adalah bagaimana cara agar hukum dapat efektif bekerja dalam masyarakat?

Hukum akan efektif bila:
1. Ada sanksi, ancaman, dan janji
2. Pengaruh dunia social
3. Nilai batin yang meliputi kesadaran hukum, kepatutan, dan kepantasan

Efektifitas penegakan hukum dipengaruhi oleh
1. Perangkat hukum
2. Aparat penegak hukum
3. Masyarakat
4. Budaya hukum
5. Sarana dan prasarana

Upaya penegakan hukum tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hambatan serta tantangan yang akan ditemui ketika kita berada di lapangan. Hal ini tentu saja hukum sendiri lahir akibat adanya interaksi manusia dengan manusia yang lainnya. Patut diingat di era hukum yang modern ini lebih bersifat positivistic. Hukum dalam konsepsi Negara modern harus berbentuk tertulis dan dibuat oleh lembaga yang berwenang melakukannya. Tantangan dalam penegakan hukum:

Campur tangan politik
Hukum juga sering dikatakan sebagai produk politik. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah sebab jika kita lihat dan kaji lebih dalam mengenai pembentukan hukum kita akan menemukan peranan politik dalam pembentukan hukum. Dalam pembuatan hukum dilakukan oleh lembga legislative sebagai lembaga yang berwenang membuat produk legislasi. Dalam tubuh lembaga legislative sendiri terdiri dari berbagai unsure dan golonga. Sehingga hal ini memungkinkan adanya unsure politis dalam hukum.

SDM yang buruk
Salah satu masalah dalm penegakan hukum, khususnya di Negara berkembng adalah lemahnya sumber daya. Negara berkembang cenderung lebih memprioritaskan pembangunan fisik Negara dan tidak melihat pada supra struktur Negara. Negara berkembang cenderung melihat pembangunan ekonomi lebih penting dari pembangunan sumber daya manusia.

Korupsi
Ini merupakan musuh dan masalah terbesar dalam penegakan hukum. Korupsi adalah akar dari segala masalah dalam sebuah Negara. Korupsi dapat melemahkan setiap sendi aparatur Negara. Khususnya para penegak hukum. Oleh karena itu tidak asing apabila kita menyaksikan pemberitaan mengenai pengungkapan mafia peradilan dalam tubuh penegak hukum. Isu suap juga sudah menjadi rahasia umum.

Teaching order finding disorder. Ungkapan tersebut sangatlah tepat ketika berusaha menggambarkan keadaan hukum. Hukum bertujuan membentuk sebuah tata yang adail dan seimbang. Ketika kita mencoba mempelajarinya justru kita akan menemukan sebuah kekacauan. Adanya pertentangan antara hukum dengan ketertiban dalam rangka bekerjanya hukum. Masing-masing saling tarik menarik antar kepentingan. Oleh karena itu sekiranya dalam proses penegakan hukum kita sebagai masyarakat dapat melakukan control dan pengawasan.

Mbah surip sang penghibur

Oleh wongbanyumas

“tak gendong kemana-mana…” penggalan syair lagu ini mungkin sudah sangat familiar bagi anda para pembaca. Lagu yang dipopulerkan oleh mbah surip ini meledakkan pasar music Indonesia. Namun ledakkan yang ditimbulkan tidak merusak seperti bom marriot dan ritz carlton. Lagu dan lirik yang begitu sederhana itu ternyata mampu menggugah pendengar untuk mendengar alunan gitar khas reggae. Bahkan dari hasil ringback tone (RBT) lagu tak gendong meraup hamper semuluh milyar rupiah. Angka yang fantastis bagi musisi Indonesia dapat diraih oleh mbah surip. Tak banyak musisi negeri ini yang dapat menembus angka fantastis tersebut.

Karya mbah surip dikenal sebagai karya yang easy listening alias gampang dicerna kuping. Syair lagunya sangatlah sederhana dan jenaka. Kadang bagi orang yang mendengarkannya akan tertawa karena liriknya yang begitu lugu. Itu semua karena mbah surip menciptakan lagunya dari hati dan sebagai ungkapan ekspresi mbah surip terhadap realitas hidup. Lagu yang jujur dan apa adanya tanpa kepalsuan suara dari sang penyanyi. Kadang kita tertipu dengan suara artis yang sangat keren tetapi itu merupakan hasil dari mixer suara belaka.

Larisnya lagu mbah surip merupakan sebuah bukti bahwa masyarakat kita adalah masyarakat sakit. Masyarakat yang haus akan sebuah hiburan yang apa adanya tanpa kepalsuan. Sakit akibat depresi dan tekanan hidup yang begitu berat akibat krisis ekonomi. Konsumen music butuh hiburan yang apa adanya dan jujur didengar. Bukan sebuah lagu yang rumit dengan alunan distorsi gitar yang membuat gendang telinga bergetar hebat. Kejujuran lirik tak gendong menjadi obat mujarab bagi masyarakat sakit. Seolah mereka mendengarkan dongeng dari mbah surip.

Kini mbah surip telah tiada. Meninggalkan sebuah kenangan manis. Kenangan akan ungkapan “I love u full” yang khas mbah surip. Sang entertainer itu telah pergi meninggalkan dunia yang fana. Meninggalkan kejujuran dan kepolosan hati. Selamat jalan mbah surip. Lagumu telah mengobati jiwa-jiwa yang sakit dan haus akan hiburan.

Benang kusut DPT

Oleh wongbanyumas

Pemilu 2009 diwarnai dengan berbagai peristiwa dan dinamika yang cukup menarik. Masalah yang timbul dalam pemilihan legislatif kemarin berkutat seputar daftar pemilih tetap (DPT), logistik pemilu, serta penghitungan suara yang dianggap lambat. Pada pilpres ini ternyata masalah DPT menjadi primadona. Pasangan JK-Win dan Mega-Pro mengunjung KPU untuk mempertanyakan mengenai kisah DPT. Menurut dua pasangan calon ini DPT sangat berantakan. Beberapa masalah yang timbul dalam DPT antara lain identitas ganda, terdaftar lebih dari satu kali, tidak terdaftar, ataupun yang tidak berhak (mati, belum 17 tahun) justru terdaftar.

Banyak pihak yang meributkan mengenai DPT. Mulai dari pasangan capres sampai dengan pegiat LSM menuntut agar KPU menuntaskan permasalahan DPT. Selama ini saya menilai kinerja KPU sangatlah buruk dan terkesan ABS (asal bapak senang). Hal ini terlihat ketika ketua KPU melapor pada Presiden bahwa pemilu sudah siap digelar dan tidak ada masalah. Padahal sebagai mana kita tahu ketika pers menyiarkan berita itu di sesi lain pers memberitakan DPT yang berantakan serta logistik pemilu yang kurang persiapan.

DPT merupakan isu utama pada pemilu kali ini. Ketika muncul permasalahan ini para pihak justru saling tuding tanpa menyelesaikan masalah. DPT mempunyai nilai strategis dalam pemilu. Dalam undang-undang pemilu dinyatakan bahwa yang berhak mengikuti pemilu adalah warga negara yang telah terdaftar dalam DPT. Lalu pertanyaannya apakah KPU bisa menjamin bahwa mereka dapat melakukan pendataan secara akurat? Sampai dengan tulisan ini dibuat banyak orang yang tidak terdaftar dalam DPT ataupun terdaftar ganda.

Konsep pemilihan umum mengandung konsekuensi setiap warga negara harus ikut berpartisipasi. Partisipasi warganegara sebagai wujud pembentukan legitimasi serta kedaulatan pemerintah. Berdasarkan teori kontrak sosial pemerintahan terbentuk akibat adanya perjanjian sosial antara masyarakat. Pada akhirnya masyarakat akan menentukan orang yang paling cakap untuk dijadikan pimpinan. Pemilihan dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui perwakilan masyarakat dalam senat ataupun pemilihan secara langsung oleh rakyat, one man one vote.

Masalah akan muncul bila ada warganegara yang tidak tedaftar dalam DPT. Padahal jika melihat konstruksi hukum ketatanegaraan modern arti penting sebuah suara dapat menentukan langkah suatu negara ke depan. Banyak hak masyarakat yang tercederai akibat kusutnya permasalahan DPT. Pada hakikatnya masyarakat menundukkan diri kepada pemerintah dengan jaminan sebuah kemakmuran. Ketika pemerintah tidak dapat mewujudkan hal tersebut rakyat dapat menuntut. Hal inilah yang terjadi pada kekusutan DPT pada pilpres ini.

Penulis sendiri sebenarnya tidak tedaftar dalam DPT setempat. Hal ini dikarenakan penulis berada di luar jakarta lantaran sedang menempuh studi. Namun hal tersebut hendaknya tidak menjadi dalih bagi pelaksana pemilu untuk melakukan pendataan secara akurat. KPU sebagai pelaksana pemilu dinilai adem ayem dan seolah meremehkan masalah DPT. Padahal DPT merupakan salah satu hak dasar warganegara. Penjamina hak ini tercantum dalam UUD 1945, setiap wargtanegara berhak dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Namun pemerintah membatasinya dengan sebuah data administrasi bernama DPT. Tentunya tindakan ini dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia.

Namun masyarakat Indonesia mendapatkan angin segar sehari sebelum hari pencontrengan. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan hak rakyat memberikan jawaban atas permasalahan DPT. Gugatan yang diajukan oleh Refly Harun tersebut diputuskan oleh Mahfud MD bersama hakim konstitusi lainnya. Dalam amar putusan dinyatakan bahwa untuk menggunakan hak pilihnya masyarakat dapat menggunakan kartu identitas (KTP) ataupun Paspor yang masih berlaku. Namun identitas tersebut juga harus disertai dengan kartu keluarga sebagai bukti bahwa warga tersebut benar-benar tinggal di daerah tersebut.

Jika dilihat putusan ini memang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Namun apalah artinya legalitas formal jika bertentangan dengan rasa keadilan rakyat. Buanglah jauh-jauh perasaan picik akan kepastian hukum karena hal tersebut hanya akan melukai perasaan masyarakat termasuk penulis yang sempat tidak terdaftar dalam DPT. Dengan adanya putusan ini akhirnya saya dapat menggunakan hak pilih sebagai warga negara. Wish all the best for MK…..!!!

Hukum Tata Negara Darurat!

Oleh wongbanyumas

Hukum tata negara darurat mungkin belum akrab di telinga masyarakat luas. Hukum tata negara darurat sebagi bagian dari sistem hukum bernegara. Dalam sebuah pemerintahan kadangkala terjadi sebuah keadaan yang tidak dapat diprediksi dan bersifat mendadak. Keadaan demikan sering menimbulkan keadaan darurat. Keadaan darurat disini berarti keadaan yang dapat menimbulkan akibat yang tidak dapat diprediksi. Ketika keadaan darurat terjadi maka pranata hukum yang ada terkadang tidak berfungsi untuk menjangkaunya. Untuk itulah dibutuhkan perangkat aturan hukum tertentu yang dapat melakukan pengaturan dalam keadaan darurat.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hukum tata negara darurat kita harus mengetahui definisinya. Menurut Herman Sihombing, merupakan hukum tata negara dalam keadaan bahaya, yakni sebuah rangkaian pranata dan wewenang secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan keadaan darurat atau bahaya yang mengancam, ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa.

Dalam keadaan normal sistem norma hukum diberlakukan berdasarkan konstitusi dan produk hukum lain yang resmi. Dalam keadaan abnormal sistem hukum tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Maka pengaturan keadaan darurat mempuinyai arti penting sebagai dasar hukum bagi pemerintah mengambil tindakan guna mengatasi keadaan abnormal tersebut. Pada keadaan abnormal (darurat) pranata hukum yang diciptakan untuk keadaan normal tidak dapat bekerja.

Hukum tata negara darurat menurut doktrin ada dua yakni hukum tata negara darurat objektif dan subjektif. Hukum tata negara darurat subjektif adalah hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan undang-undang atau bahkan ketentuan undang-undang dasar. Sedangkan hukum tata negara darurat objektif adalah hukum tata negara yang berlaku ketika negara berada dalam keadaan darurat, bahaya, atau genting.

Keadaan bahaya atau darurat harus dapat didefinisikan. Pemberian cakupan ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Karena dalam keadaan tersebut negara dapat melakukn tindakan apapun termasuk membatasi hak warga negara. Kim Lane mengemukakan keadaan darurat menyangkut hal yang ekstrim, di luar kebiasaan. Sehingga negara perlu melanggar prinsip yang dianutnya sendiri guna menyelamatkan diri dari keadaan tersebut.

Dalam konstitusi indonesia diatur tentang keadaan darurat pada pasal 12 dan pasal 22 UUD 45.

Pasal 12 : “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”

Pasal 22 : “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”

Pengaturan tersebut tidak dilakukan secara tegas sehinga sulit mengetahui apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat. UU Prp No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya membagi keadaan darurat menjadi tiga yakni darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Undang-undang tersebut mengatur tiga kriteria untuk menentukan suatu keadaan darurat:

1. keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat kelengkapan negara secara biasa;
2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara republik Indonesia. Keputusan pemberlakuan keadaan darurat dilakukan oleh presiden melalui peraturan presiden (perpres). Hal ini berdasarkan UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keadaan yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai keadan berbahaya atau darurat? Ada banyak pendapat dan doktrin dari para ahli hukum mengenai hal ini. Namun saya mencoba mengambil simpulan dari Jimly Asshiddiqie. Jimly menyatakan:

1. keadaan bahaya karena ancaman perang yang datang dari luar
2. keadaan bahaya karena tentara nasional sedang berperang di luar negeri
3. keadaan bahaya karena perang di dalam negeri atu pemberontakan
4. keadaan bahaya karena kerusuhan sosial
5. keadaan bahaya karena bencana alam
6. keadaan bahaya karena tertib hukum dan administrasi yang terganggu
7. keadaan bahaya karena kondisi keuangan negara
8. keadaan lain dimana fungsi konstitusional tidak dapat bekerja

Keadaan darurat menuntut negara untuk mengambil tindakan sesegera mungkin dan meminimalisir resiko yang terjadi. Dalam hal tindakan yang dapat diambil menurut Vinkat Iyer tindakan darurat meliputi:

1. kewenangan menangkap (power of arrest);
2. kewenangan menahan (power of detention);
3. pembatasan atas kebebasan fundamental (power imposing restriction of fundamental freedom);
4. kewenangan terkait perubahan prosedur pengadilan dan pemidanaan (power concerning modification of trial procedures and punishment);
5. kewenanan membatasi atasa akses ke pengadilan (power imposing restriction on access to the judiciary);
6. kewenangan atas imunitas yang dinikmati polisi, aparat keamanan, dan yang lainnya (power concerning immunities enjoyed by the police and member of security forces and so on)

Asas dalam pemberlakuan keadaan darurat:

1. asas proklamasi

Keadaan darurat harus diumumkan atau diproklamirkan kepada seluruh masyarakat. Bila keadaan darurat tersebut tidak diproklamirkan maka tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak mendapat keabsahan.

2. asas legalitas

Asas legalitas disini berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh negara dalam keadaan darurat. Tindakan yang diambil harus tetap dalam koridor hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

3. asas komunikasi

Negara yang mengalami keadaan darurat harus mengkomunikasikan keadaan tersebut kepada seluruh warga negara. Selain kepada warganya pemerintah juga harus memberitahukan kepada negara lain secara resmi. Pemberitahuan dilakukan melalui perwakilan negara bersangkutan dan kepada pelapor khusus PBB “special rapporteur on state of emergency”

4. asas kesementaraan

Dalam penetapan keadaan darurat harus ada kepastian hukum yakni jangka waktu pemberlakuan keadaan darurat. Hal ini dikarenakan negara dalam keadaan darurat dapat mencederai hak dasar warga negara. Sehingga pemberlakuan keadaan darurat harus jelas mengenai awal pemberlakuan dan waktu berakhirnya.

5. asas keistimewaan ancaman

Krisis yang menimbulkan keadaaan darurat harus benar-benar terjadi atau minimal mengandung potensi bahaya yang siap mengancam negara. Ancaman yang ada haruslah bersifat istimewa. Keistimewaan tersebut karena menimbulkan ancaman terhadap nyawa, fisik, harta-benda, kedaulatan, keselamatan dan eksistensi negara, atau peri kehidupan bersama dalam sebuah negara.

6. asas proporsionalitas

Tujuan pemberlakuan keadaan darurat adalah agar negara dapat mengembalikan dalam keadaan semula dengan waktu yang cepat. Oleh karena itu tindakan yang diambil haruslah tepat sesuai dengan gejala yang terjadi. Jangan sampai negara mengambil tindakan yang tidak sesuai dan cenderung berlebihan.

7. asas intangibility

Asas ini terkait dengan hak asasi manusia. Dalam keadaan darurat pemerintah tidak boleh membubarkan organ pendampingnya yakni legislatif maupun yudikatif.

8. asas pengawasan

Pemberlakuan keadaan darurat juga harus mendapatkan kontrol. Harus mematuhi prinsip negara hukum dan demokrasi. Parlemen harus mengawasi jalannya keadaan darurat sebagai bentuk mekanisme “check and balances”.keadaan darurat tidak mengurangi kewenangan mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah.

Dalam keadaan darurat negara bisa mengurangi sebagian dari hak asasi manusia. Namun negara tidak boleh mengurangi sedikit pun hak dasar manusia (non derogable rights). Berikut ini hak dasar manusia:

a.       hak untuk hidup

b.      hak untuk tidak disiksa

c.       hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani

d.      hak beragama

e.       hak untuk tidak diperbudak

f.       hak untuk diakui sebagai pribadi da hadapan hukum

g.      hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Hukum tata negara darurat menjadi penting karena terkait dengan pelanggaran hak dasar warga negara yang mungkin terjadi dalam keadaan darurat tersebut. Keadaan darurat membolehkan apa yang tidak boleh sebagaimana istilah “onrecht word rech”, yang semula tidak boleh menjadi boleh atau bahkan melarang hal yang semula dibolehkan. Kata darurat sendiri berasal dari bahasa Arab yakni “dhorurot” yang berarti keadaan mendesak. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat membantu siapa saja yang membutuhkan informasi mengenai hukum tata negara darurat.

Jakarta under attack??

Oleh wongbanyumas

Pagi yang indah di hari jum’at 17 Juli 2009. Pagi itu memang bangun agak siang tak seperti biasanya. Maklum hari ini bukan hari biasa aku masuk kuliah atau beraktivitas melainkan waktu liburanku di rumah bersama keluarga. Sambil bermalas-malasan di depan TV seperti biasa tiap pagi aku menikmati tayangan berita dari tvone sampai siang. Pagi itu ibuku juga bergegas menuju tempat kerjanya karena ada rapat jam delapan pagi. Pagi yang nampak sangat biasa, tak ada yang istimewa kecuali hari itu adalah hari jum’at.

Sambil kubuka handphone sembari mengecek akun facebook kudengarkan radio. Luar biasa dikejutkan dengan berita ledakan di Ritz Carlton dan Marriot aku pun makin serius menyimak berita tersebut. “Apa lagi ini?” gumamku dalam hati sambil mencoba mencari frekwensi salah satu radio yang sangat update di jakarta. Menit demi menit berlalu banyak telepon ke stasiun radio tersebut. Para pendengar seakan berebut ingin melaporkan atas apa yang mereka lihat dan mereka alami di TKP. Mereka menceritakan mengenai kejadian yang mengerikan tersebut.

Tak pelak peristiwa ini kembali menjadi komoditas insan pers, baik lokal maupun internasional. Pukul 07.55 waktu kamar pribadiku, terjadi peledakan bom. Peristiwa yang sempat membuatku berfikir kenapa harus ada bom lagi. Setelah beberapa menit televisi mulai menampilkan TKP dan korban yang berguguran. Kucoba mengakses beberapa website berita. Ternyata semua sama, mewartakan kejadian itu tanpa henti tanpa jeda dan tanpa lelah. Setelah sholat Jum’at tepatnya jam dua siang Presiden melakukan jumpa pers di taman. Presiden terlihat begitu kalap dan emosional.

Terkait dengan ledakan ini penulis melihat ada beberapa kejanggalan. Kejanggalan tersebut bermula ketika presiden memberikan pernyataan di hadapan pers. Ketika itu presiden menyebutkan ini dilakukan oleh kaum teroris yang terkait dengan gerakan teroris tertentu. Namun di pertengahan jumpa pers beliau mengeluarkan beberapa statemen yng diduga sebagai motif pengeboman. Sembari menunjukkan beberapa lembar foto, SBY tampak berang ketika dirinya dijadikan sasaran tembak. SBY selalu menyebut bahwa beliau mendapatkan data dari intel.

Namun saya kembali menjadi heran ketika presiden mengatakan intel mengetahui informasi mengenai gerakan teroris namun ternyata tidak dapat menangkal peristiwa ini. Bukankah Densus 88 dikenal sebagai pasukan anti teror terbaik dunia? Kemana mereka? Presiden juga sempat mengaitkan bom ini dengan pemilu. Pemilu yang masih pada tahap penghitungan alias rekapitulasi akhir. Kontan pernyataan ini membuat berang lawan politiknya dalam pemilu ini yakni Mega-Prabowo serta JK-Wiranto. Jika memang ini menjadi data intelejen mengapa presiden membeberkannya ke khalayak ramai? Justru pernyataan tersebut menambah panas keadaan.

Sekali lagi islam dijadikan kambing hitam atas peledakan tersebut. Islam radikal, islam fundamental, islam konservatiif, ekstremis islam selalu dijadikan kambing hitam ketika terjadi peledakan bom. Bukankah gerakan separatis dan pemberontakan tidak melulu agama islam? Bukankah bisa saja peledakan tersebut dilakukan oleh orang islam yang tidak radikal. Paradoks di tengah kekacauan. Masyarakat hipokrit yang sakit. Mengapa harus islam yang dijadikan tersangka padahal saat itu belum ditemukan bukti apapun.

Momen yang diambil oleh pelaku pengeboman memanglah sangat tepat. Ada beberapa moment dan peristiwa menarik selama beberapa pekan terakhir. Pemilu yang masih menuai badai dan konflik; penembakan misterius di Papua; serta kedatangan klub Manchester United (MU). Ada benang merah yang sangat halus dan terurai antara peristiwa pengeboman dengan masing-masing peristiwa.

Pemilu, hajatan lima tahunan tersebut belum selesai. Penghitungan suara masih dilakukan dan berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga menempatkan calon ‘incumbent’ sebagai pemenang. Pasangan SBY-Budiono diprediksi menang mutlak satu putaran dengan kisaran suara antara 59-62 persen. Dua pasangan kandidat lain ternyata di luar prediksi. Mereka terpukul dengan hasil yang sangat memalukan dan mengecewakan. Buntutnya pasti ada upaya protes terkait pelaksanaan pemilu ini. Pasangan Mega Pro yang didukung PDIP dan Gerindra serta pasangan JK Win yang didukung oleh Golkar dan Hanura menyatukan kekuatan mereka untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai ‘kecurangan pemilu’.

Mereka telah menyiapkan data yang dapat digunakan untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Bahkan partai-partai pendukung pasangan yang kalah (sementara) membentuk sebuah koalisi sebagai oposan dari calon incumbent. Pemilu memang bukan sekedar coblos mencoblos. Di belakang pemilu ada begitu banyak kepentingan baik asing maupun domestik terkait ekonomi, politik, keamanan, pangan, energi, dan lainnya. Kepentingan akan penguasaan negara oleh elit politik dan segenap jajaran pendukungnya. Mungkin saja bom tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk melampiaskan kekalahan. Tidak menutup kemungkinan juga bom tersebut dilakukan oleh incumbent untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Kemudian kita juga mengamati dalam pemberitaan terjadi penembakan misterius yang dilakukan oleh oknum bersenjata di Timika. Penembakan tersebut telah merenggut beberapa korban tewas dan terluka. Aksi ini disinyalir dilakukan oleh gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM kerap kali merepotkan aparat keamanan lntaran sering melakukan aksi teror dan anarkhi di papua. Kali ini sasaran mereka adalah Freeport, sebuah korporasi besar yang telah memakan aset terbesar bumi kasuari. Berton-ton emas murni dilarikan dari bumi asmat ke luar negeri oleh Freeport. Sebagai manusia warga papua sangat berhak atas emas tersebut. Apalagi mereka masih memegang tanah adat mereka. Hak mereka masih ada sebagai penduduk dan penghuni pulai cendrawasih.

Sentralisasi yang dilakukan pemerintah dan tidak meratanya pengentasan kemiskinan membuat orang papua merasa dikhianati. Harta mereka dirampas secara paksa dari tanah mereka dan hanya mendapat satu persen bagi hasil. Luar biasa kezaliman yang terjadi id tanah papua oleh korporat asing tersebut. Aktivitas penambangan tersebut juga menghasilkan banyak limbah yang ternyata merusak lingkungan sekitarnya. Papua menuntut kemerdekaan dari Indonesia karena menginginkan pengelolaan secara mandiri atas kekayaan alam meraka. Peristiwa peledakan tersebut bisa saja merupakan aksi yang dilakukan oleh OPM untuk membuktikan eksistensi mereka. Juga bisa saja merupakan upaya pengalihan dari isu OPM.

Beberapa pekan terakhir publik Indonesia menanti kehadiran jawara Inggris, Manchester United. Sebuah klub sepak bola yang memiliki segudang prestasi dan pemain berbakat. Kehadiran MU ke Jakarta untuk melakukan uji tanding dengan Indonesia All Star dan menjumpai fans di Asia. Kehadiran MU sangat dinantikan oleh sebagian besar masyarakat. Melihat langsung pesepak bola pujaan macam michael owen, wayne rooney, rio ferdinand, ataupun ‘si sipit’ park ji sung menjadi harapan fans MU di Indonesia. Aksi bom tersebut tentu saja membuat MU membatalkan kedatangan mereka. Lantaran keadaan jakarta dinilai tidak kondusif. Apalagi hotel yang akan dijadikan tempat mereka bermalam menjadi korban pengeboman. Upaya menggagalkan kedatangan MU bisa saja menjadi motif peledakan bom.

Sampai sekarang polisi belum menemukan titik terang mengenai dalam kasus ini. Semua masih sebatas ASUMSI dan PRADUGA belaka. Proses pembuktian masih berlangsung. Peristiwa jum’at kelabu ini jelas menimbulkan luka tersendiri bagi negeri ini. Citra Indonesia kembali dirusak oleh aksi sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk akan kebenaran peristiwa ini. Ami…n

Berjumpa dengan kawan lama

Oleh wongbanyumas

Persahabatan, tiada kata yang mampu menggambarkan indahnya sebuah persahabatan. Tidak hanya butuh seorang teman kita juga butuh sahabat tempat berbagi. Membagi kesedihan serta kesulitan juga berbagi kebahagiaan dan keceriaan. Di saat senang mampu mengingatkan agar tidak terlena dan di saat susah mengingankan agar tidak makin terpuruk. Sahabat mempunyai arti penting bagi saya karena merekalah yang memberikan support dakam keadaan apapun.

Menyelami hari yang telah berlalu begitu cepat dari masa-masa indah itu. Sembilan tahun lamanya terpisah oleh jarak dan waktu. Tak terasa kini aku bertemu dengan mereka, kawan ku di bangku sekolah dasar (SD) dulu. Mereka yang tak lagi kecil dan lucu seperti dahulu akau mengenal mereka.

Awalnya aku cukup khawatir dengan pertemuan reuni ini. Karena aku sudah begitu lama tidak menyambung tali silaturahim dengan mereka. Kebun binatang ragunan menjadi tempat kami melepas kerinduan seolah memeberikan warna tersendiri. Kangen rasanya ingin berjumpa dengan mereka. Silaturahmi ini berawal ketika membuka facebook. Menemukan kembali kawan-kawan yang sempat hilang dari bayanganku.

Kesibukan di kampus membuatku melupakan mereka. Ternyata facebook yang sempat diharamkan mampu mempertemukan aku kembali dengan kawan lamaku. Memang terasa aneh kenapa FB sampai diharamkan. Lewat FB semua direncanakan dan disiapkan dengan baik oleh kawan-kawan yang bersedia menjadi panitia kecil. Kucoba mengingat kembali memori mengenai wajah mereka. Mustafa, yardi, gilang, jibran, zia, hasan, ihsan, zaki. afifah, fitri, jehan, silmi, sakinah, kiki, mutia, ridho kembali ke hadapanku dengan penampilan yang berbeda.

Kini mereka berbeda dengan ingatanku dulu, yang pastinya mereka makin dewasa. Tak terasa cerita-cerita konyol mengenai kenakalan masa kecil meluncur deras tanpa terbendung. Sosok aku yang mereka ingat adalah sosok yang senang berkelahi. Lucu membayangkan masa kecilku dulu. Berbagai kenakalan dan keisengan menjadi keseharian ketika kecilku. Ah, indahnya masa itu. Kini kami telah beranjak dewasa dan makin besar. Kami harus terus menatap ke depan menyongsong masa depan kami yang cerah.