Korporatokrasi di Indonesia

Oleh : wongbanyumas

Bingung mungkin kata pertama yang terlintas kita melihat istilah korporatokrasi. Mungkin ada yang membayangkan ini adalah makanan tradisional atau sebuah benda kerajinan tangan. Istilah ini pertama kali saya dengar ketika menghadiri seminar nasional yang diisi oleh bapak bangsa, Amien Rais. Setelah terbitnya buku beliau yang berjudul “agenda mendesak bangsa, Selamatkan Indonesia” terbitan PPSK press saya mulai mencoba memahami arti dari sitilah korporatokrasi.

Korporatokrasi pertama kali dipopulerkan oleh John Perkins. Korporatokrasi diartikan sebagai sistem kekuasaan yang dikontrol oleh berbagai korporasi besar. Sistem ini bertujuan untuk mencari profit sebesar mungkin dan dengan segala cara. Sistem ini bersifat sangat koruptif dan destruktif. Dimana yang menjadi tujuan utama adalah mencari profit yang sangat besar.

Ada 7 elemen korporatokrasi :

1. Korporasi besar (big corporation)

Korporasi besar saat ini memegang peranan penting dalam perkembangan pesat korupsi di Indonesia. Korporasi besar inilah yang menentukan arah kebijakan pemerintah. Pada dasarnya perusahan ini hanya berusaha untuk mencari untung tanpa pernah melihat dampak yang mungkin akan muncul akibat praktik jahat tersebut. Perusahaan multinasional besar merupakan bentuk korporasi yang menjadi bagian dari korporatokrasi seperti Shell, Freeport, Exxon, Chevron Brtish ptrolium, conoco philips, dll.

2. Pemerintah (goverment western)

Pemerintah yang menjadi bagian korporatokrasi adalah pemerintah yang menjadi anjing bagi pemerintahan nekolim Amerika sebagai pemilik korporasi terbesar. Saya tidak mengartikan bahwa pemerintahan Indonesia saat ini menjadi bagiannya. Namun coba dipikirkan sejenak ketika kedatangan Bush L.A (La’natullah Alaihi) betapa bodohnya tindakan pemerintah yang rela mengorbankan warga disekitar kebun raya bogor. Inilah wujud kedunguan pemerintah yang tunduk pada korporatokrat.

3. Perbankan dan lembaga keuangan internasional (world’s bank)

Setan kecil ini bernama IMF dan World Bank. Keduanya merupakan lembaga pencekik leher negara miskin. Negara miskin diberikan bantuan namun dengan syarat bahwa negara tersebut harus mengamalkan amalan yang diajarkan oleh IMF dan WB. Tentunta amalan tersebut bukan untuk membangun negara tersebut dan membebasakan dari keterpurukan. Melainkan justru menambah dalam jurang kemiskinan di negara tesebut. Belum lagi dengan pemberlakuan bunga yang diluar akal sehat kita.

4. Militer (military power)

Militer merupakan salah satu kekuatan penting dalam sebuah negara. Ketika zaman orde baru militer dipergunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Kesolidan dalam organisasi militer membuat kita sulit untuk menembus sampai pada jantungnya, yakni para jenderal. Berkaca pada masa orde baru dimana militer menjadi elemen penting di Indonesia. Berbagai pos penting dalam pemerintahan diserahkan kepada pihak milter. Militer yang korup sudah jadi rahasia umum,

5. Media massa (mass media)

Media masa merupakan pilar ke empat demokrasi. Ungkapan itu benar apabila media massa mempunyai sikap berupa keberpihakan kepada masyarakat. Namun kenyataannya saat ini perusahaan media yang dikuasai oleh konglomerat media ternyata malah mendukung aksi korupsi. Pemberitaan yang kadang tidak objetif dan cenderung memojokkan lawan politik dari pemilik media. Lihatlah media yang menutupi kenaikan BBM dengan pemberitaan mengenai FPI.

6. Intelektual yang terkooptasi (kooptik intelektual)

Ternyata kaum terpelajar dan ilmuan dapat dibeli untuk kepentingan perorangan. Mereka melacurkan intelektualitas mereka karena rayuan materri. Coba tengok kasus Lapindo, saat itu banyak ilmuan yang menolak pernyataan bahwa Lapindo menjadi penyebab munculnya semburan lumpur di sidoarjo. Tidak selamanya kaum intelektual mengabdikan ilmunya kepada masyarakat. Karena pada hakikatnya mereka manusia yang butuh makan. Orang “pintar” yang seperti ini sangat merugikan kita karena tingkah mereka.

7. Elite politik (national elite)

Elit politik merupakan palang pintu masuknya korporatokrasi. Karena kebijakan negara ditentukan oleh mereka. Bahkan korupsi terbesar terletak di istana merdeka yang sangat sulit disentuh, bahkan oleh KPK sekalipun. Menengok sejenak pada kasus aliran dana BI yang ternyata melibatkan banyak elit politik baik eksekutif maupun legislatif kita semakin paham bahwa korupsi yang dilakukan para elit politik adalah korupsi yang sangat berbahaya. Karena berdampak pada stabilitas negara.

Ke tujuh elemen korporatokrasi tersebut sangat jelas dan dapat kita lihat di negeri ini, Indonesia. Selain membahas elemen korporatokrasi saya juga mencoba memaparkan empat jenis korupsi

Empat jenis korupsi :

1. Street level corruption/ korupsi tingkat jalanan

Adalah korupsi di level rendah. Dimana tidak menggoyahkan fundamental negara. Korupsi level ecek-ecek dan hanay melibatkan nomianl yang kecil. Contohnya ketika pembuatan KTP di kelurahan, seringkali praktik korupsi berupa gratifikasi sering terjadi.

2. Midle level corruption/ korupsi tingkat menengah

Biasa terjadi antara penguasa dengan pengusaha. Disini terjadi “perselingkuhan” yang menimbulkan kerugian. Walaupun korupsi ini berbahaya namun tidak menggoyahkan negara secara langsung. Goreng-goreng dan lobi poloitik seperti penentuan kebijakan tender maupun pengadaan barang menjadi salah satu contoh.

3. High level corruption/ korupsi tingkat tinggi

Korupsi dengan menjungkirbalikkan APBN. Korupsi ini korupsi yang kasat mata dan sulit diendus karena sangat rapih dan cantik. Lihatlah anggaran negara yang dialokasikan untuk DKP atau penyehatan perbankan, kemana larinya dana tersebut?? Korupsi ini masuk ketegori sangat berbahaya.

4. State capture corruption/ korupsi yang membelenggu negara

Korupsi yang mampu memegang tengkuk negara. Negara sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Karena pelaku korupsi dapat mengontrol dan menguasai negara. Korupsi ini paling berbahaya.

Kiranya anda dapat memahami stiap kejadian yang ada disekeliling anda. Jika terindikasi korupsi lawan dan laporkan!!!

Terinspirasi dari buku selamatkan indonesia karya Amien Rais